Top Social

Kamis, 31 Januari 2019

Bagaimana Asal Usul Imlek di Indonesia?



Kamu yang lahir sebelum tahun 1999 mungkin merasakan bahwa perayaan tahun baru Imlek adalah sesuatu yang baru di Indonesia. Lalu sebenarnya, bagaimana asal usul Imlek bisa dirayakan di Indonesia? Dan kapan tahun baru Imlek pertama kali dirayakan di Indonesia?

Sebenarnya, sejak tahun 1968 hingga tahun 1999, sempat ditetapkan aturan untuk melarang perayaan Imlek secara terbuka di depan umum. Pelarangan ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967.

Pada saat rezim orde baru di bawah pemerintahan Soeharto berkuasa, perayaan tahun baru Imlek adalah sesuatu yang dilarang kemunculannya di muka umum. Termasuk segala hal yang mengandung unsur budaya atau ciri khas Tionghoa.

Larangan ini kemudian dicabut pada saat presiden Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa sebagai Gusdur menjabat. Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang ditetapkan oleh Soeharto kemudian dicabut dengan dikeluarkannnya Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2001 yang ditetapkan oleh Gusdur. Mulai saat itu, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia mendapatkan kembali kebebasannya dalam merayakan tahun baru Imlek.

Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2001 ini juga meresmikan tahun baru Imlek sebagai hari libur fakultatif. Dimana orang yang merayakan Imlek bisa mendapatkan izin untuk libur.

Kemudian, pada tahun 2002 atau pada masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarnoputri, tahun baru Imlek dinyatakan sebagai salah satu libur Nasional. Dan pada tahun 2003, untuk pertama kalinya tahun baru Imlek menjadi hari libur Nasional di Indonesia.

Larangan Perayaan Imlek di Indonesia
Pada saat Indonesia baru berdiri di tahun 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan ketetapan mengenai hari – hari besar umat beragama. Ketetapan ini tercantum di dalam Penetapan Pemerintah tentang hari – hari raya umat beragama No. 2 / OEM – 1946.

Pada pasal 4 di Penetapan Pemerintah itu tercantum peneyapan 4 hari raya orang Tionghoa. Yaitu pada saat tahun baru Imlek, hari wafatnya Konghucu pada tanggal 18 bulan kedua penanggalan Imlek, Ceng Beng, dan juga di hari lahirnya Khonghucu pada tanggal 27 bulan kedua penanggalan Imlek. Melalui penetapan ini, secara jelas dinyatakan bahwa tahun baru Imlek Kongzili merupakan hari raya agama bagi orang Tionghoa.

Keputusan pelarangan perayaan tahun baru Tionghoa di publik ini sebenarnya tidak langsung datang dari Presiden Soeharto sendiri. Usulan ini pertama kali diberikan justru oleh orang Tionghoa bernama Kristoforus Sundhunata alias Ong Tjong Hay.

Ong Tjong Hay mengusulkan agar presiden mengeluarkan kebijakan yang melarang segala hal yang berbau Tionghoa. Mulai dari adat istiadat, budaya, dan berbagai hal lain termasuk perayaan tahun baru Imlek. Usulan ini diberikan sejak tahun 1966 hingga 1967.

Pada awalnya, Presiden Soeharto menolak usulan ini karena menganggap bahwa hal tersebut terlalu berlebihan untuk dilakukan. Sehingga Soeharto tetap mengizinkan adat istiadat, budaya, dan perayaan tahun baru Imlek untuk dilakukan. Meskipun, dihimbau untuk melakukannya hanya di lingkungan rumah atau di tempat yang tertutup.

Pertimbangan ini kemudian menjadi asal usul Imlek dilarang secara resmi melalui diterbitkannya Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967. Instruksi Presiden ini secara resmi diterbitkan pada tanggal 6 Desember 1967 dan memuat tentang pembatasan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Melalui instruksi ini, seluruh adat istiadat Tionghoa, kepercayaan, dan juga upacara agama yang berbau Tionghoa hanya boleh dilaksanakan di lingkungan keluarga saja atau dalam ruangan yang tertutup.

Dengan adanya peraturan tersebut, segala hal terkait etnis Tionghoa tidak diizinkan dirayakan secara terbuka. Termasuk di dalamnya tahun baru Imlek, Cap Go Meh, Pehcun, dan lain – lain. Tarian Barongsai dan Liong juga menjadi pertunjukan yang dilarang untuk diadakan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dianggap sebagai bentuk pembatasan dan eliminasi sistematis serta bertahap untuk memisahkan orang – orang Tionghoa dengan identitas diri mereka. Termasuk di dalamnya adat istiadat, kebudayaan, agama, dan kepercayaan Tionghoa.

Dalam tahun yang sama dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden, dikeluarkan juga Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978. Dalam aturan inni, seluruh WNI keturunan Tionghoa yang masih menggunakan tiga nama dianjurkan untuk mengganti nama tersebut dengan nama Indonesia sebagai bentuk dari upaya asimilasi budaya.

Lembaga Terkait Pelarangan Imlek di Indonesia
Selain melalui Instruksi Presiden, Surat Edaran, dan Keputusan Menteri. Anjuran mengenai pergantian nama dan identitas Tionghoa ini juga didukung oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa atau LPKB. Selain itu, LPKB juga memberikan beberapa anjuran untuk dilakukan oleh WNI keturunan Tionghoa. Di antaranya adalah:
1.    Melupakan dan tidak lagi menggunakan nama Tionghoa
2.   Menikah dengan orang pribumi asli
3.   Menanggalkan dan menghilangkan adat istiadat, kepercayaan, serta agama Tionghoa. Termasuk di dalamnya bahasa dan semua kebiasaan dan budaya Tionghoa dalam kehidupan sehari – hari, seperti perayaan tahun baru Imlek.

Lembaga lain yang terlibat adalah Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). BKMC yang secara lembaga berada di bawah BAKIN ini menerbitkan kurang lebih 3 buku dengan judul “Pedoman Penyelesaian Masalah Cina”. Masing – masing buku ini memiliki tebal sekitar 500 halaman.

Pada masa itu, pemerintahan Soeharto menganggap bahwa keturunan Cina dan juga kebiasaan serta budaya yang dibawa oleh mereka adalah masalah yang merongrong negara sehingga harus diselesaikan hingga benar – benar tuntas.

Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkan SE Mendagri No. 477 / 74054 tahun 1978 tentang pembatasan kegiatan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dalam SE Mendagri ini juga terdapat peraturan dimana pemerintah berhak melakukan penolakan untuk mencatat perkawinan bagi yang beragama Khonghucu dan juga menolak agama Khonghucu dicantumkan dalam KTP.

Pada tahun 1965 juga banyak terjadi penutupan sekolah – sekolah Tionghoa dan menyebabkan terjadinya migrasi identitas diri dan munculnya eksodus besar – besaran dari agama Tionghoa menuju agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan bahkan Islam.

Dengan adanya berbagai peraturan dan himbauan tersebut, secara perlahan warna Tionghoa mulai luntur dari Indonesia. Termasuk di dalamnya perayaan tahun baru Imlek.



Asal Usul Perayaan Imlek di Indonesia
Pada tanggal 17 Januari 2000, akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 / 2000 mengenai pencabutan Instruksi Presiden No. 14 / 1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa.

Dengan adanya keputusan presiden tersebut, masyarakat Tionghoa di Indonesia mulai memiliki kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadat mereka secara terbuka.

Dan akhirnya pada Imlek 2551 Kongzili atau tahun 2000 Masehi, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) merayakan Imlek secara terbuka pada puncak Ritual Agama Khonghucu secara Nasional. Bahkan mengundang Presiden Abdurrahman Wahid sebagai tamu undangan.

Dan pada tanggal 19 Januari 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan No. 13 / 2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif. Kemudian pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan tahun baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

Sejak saat itu, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia dapat lebih bebas menjalankan adat istiadat dan budayanya sebagai keturunan Tionghoa.

1 komentar on "Bagaimana Asal Usul Imlek di Indonesia?"
  1. Pernah imlekan di beberapa kota, ternyata punya ciri khas masing2.

    BalasHapus